Sekolah Rakyat | Bersama Membangun Negeri

JAKARTA – Upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan masih menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia. Di tengah berbagai capaian pembangunan pendidikan, jutaan anak masih menghadapi risiko tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai akibat keterbatasan akses, kondisi ekonomi, lokasi geografis, maupun berbagai kerentanan sosial lainnya. Dalam konteks tersebut, model Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan Sekolah Terbuka kembali memperoleh perhatian sebagai salah satu solusi strategis untuk menjangkau kelompok anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal.

Secara regulatif, penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa PJJ merupakan salah satu bentuk pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi turunan, mulai dari Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PJJ pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus, hingga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang harus dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Pentingnya penguatan PJJ tidak dapat dilepaskan dari masih besarnya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026, Anak Tidak Sekolah adalah anak usia 6 hingga 18 tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu terdapat pula kelompok Anak Berisiko Putus Sekolah yang masih tercatat sebagai peserta didik namun memiliki potensi keluar dari sistem pendidikan akibat berbagai faktor kerentanan yang berasal dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Kelompok sasaran penanganan ATS mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari anak yang tinggal di daerah khusus dan terpencil, pekerja anak, anak penyandang disabilitas, anak jalanan, anak terlantar, korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, korban perkawinan anak, hingga kelompok rentan lainnya. Kompleksitas persoalan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan konvensional tidak selalu mampu menjawab kebutuhan seluruh peserta didik. Diperlukan model layanan yang lebih fleksibel, adaptif, dan mampu menjangkau mereka yang memiliki hambatan untuk mengikuti pendidikan reguler.

Dalam konteks inilah Sekolah Terbuka menjadi salah satu instrumen penting. Berdasarkan Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013, Sekolah Terbuka merupakan satuan pendidikan formal yang menjadi bagian dari sekolah induk dan menyelenggarakan proses pembelajaran dengan metode belajar mandiri. Model ini memungkinkan peserta didik memperoleh layanan pendidikan formal yang setara dengan sekolah reguler, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel sesuai kondisi dan kebutuhan mereka.

Keberhasilan model Sekolah Terbuka tidak hanya didukung oleh kebijakan, tetapi juga oleh fondasi akademik yang kuat. Teori Transactional Distance yang dikembangkan Michael G. Moore menjelaskan bahwa tantangan utama pendidikan jarak jauh bukan sekadar jarak fisik, melainkan jarak komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, kualitas dialog, struktur pembelajaran, dan tingkat kemandirian peserta didik menjadi faktor utama keberhasilan program. Sementara itu, Michael Simonson menekankan pentingnya prinsip kesetaraan pengalaman belajar (equivalency theory), yaitu bahwa peserta didik PJJ harus memperoleh kualitas pendidikan yang setara dengan siswa sekolah reguler meskipun metode penyampaiannya berbeda.

Implementasi konsep tersebut terlihat pada karakteristik utama Sekolah Terbuka yang mengedepankan keterbukaan akses, pembelajaran mandiri, serta tatap muka terbatas. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk belajar sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing, sementara pendampingan dilakukan melalui Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang menjadi pusat aktivitas pembelajaran di komunitas. Sistem ini memungkinkan siswa yang bekerja, memiliki keterbatasan ekonomi, atau menghadapi kendala geografis tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan aktivitas utama mereka.

Keberadaan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) menjadi elemen penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Terbuka. TKB berfungsi sebagai unit operasional yang menghubungkan peserta didik dengan sekolah induk. Dalam sistem ini, sekolah induk bertanggung jawab terhadap kualitas akademik dan administrasi pendidikan, sedangkan Guru Bina memberikan penguatan substansi pembelajaran. Di sisi lain, Guru Pamong berperan sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik dalam kegiatan belajar sehari-hari. Sinergi ketiga unsur tersebut menciptakan ekosistem pendidikan yang tetap menjaga mutu layanan sekaligus memberikan fleksibilitas bagi peserta didik.

Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia (YSRI) menjadi salah satu organisasi masyarakat yang aktif mengembangkan model pendidikan terbuka dan jarak jauh. Dengan visi menjadi pelopor pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia, YSRI mengembangkan berbagai program pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berfokus pada perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai prinsip dasar organisasi, yaitu keikhlasan, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Seiring perkembangan teknologi, penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh juga terus bertransformasi. Inovasi dilakukan melalui pengembangan modul interdisipliner, pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta penerapan model blended learning yang mengombinasikan 70 persen pembelajaran asinkronus dan 30 persen pembelajaran sinkronus. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri melalui platform digital sekaligus memperoleh pendampingan langsung dari tutor dan guru pada waktu-waktu tertentu.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi. Kesenjangan akses internet di daerah tertinggal, rendahnya literasi digital sebagian pendidik dan peserta didik, kebutuhan dukungan psikososial untuk menjaga motivasi belajar, serta keterbatasan pendanaan menjadi isu yang memerlukan perhatian bersama. Selain itu, keberhasilan PJJ membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih holistik melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah negeri dan swasta, serta berbagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.

Pada akhirnya, Pendidikan Jarak Jauh dan Sekolah Terbuka bukan sekadar alternatif pendidikan, melainkan instrumen strategis untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan haknya untuk belajar. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, model pendidikan ini berpotensi menjadi salah satu solusi paling efektif dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.